Jreng! Jokowi Butuh 640.000 Ton, Stok Beras Bulog Cuma Segini

Presiden Joko Widodo meluncurkan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Bantuan Pangan di Gudang Bulog Ngabean Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (10/4/2023). (Dok. HUMAS BAPANAS)

Pemerintah menugaskan Perum Bulog mengimpor 2 juta ton beras sampai akhir tahun 2023, untuk menopang kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP). Sebanyak 500.000 ton diantaranya ditargetkan harus masuk sebelum Lebaran 2023.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa menyampaikan, secara prognosa CBP masih perlu ditingkatkan.

Dia mengatakan, per 11 April 2023 kondisi stok CBP hanya tersedia 292.045 ton.

Dengan posisi stok itu, pemerintah membutuhkan beras sebanyak kurang lebih 640 ribu ton untuk disalurkan sebagai bantuan pangan yang diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bantuan pangan itu berupa 10 kg beras kepada 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 3 kali mulai akhir Maret sampai Mei 2023.

“Dengan demikian, beras yang diperlukan kurang lebih 640 ribuan ton untuk bansos. Bulog juga tetap diperintahkan Bapanas untuk stabilisasi harga, di mana rata-rata per bulan hampir 150 ribu ton untuk SPHP,” terang Ketut dalam diskusi virtual, Rabu (12/4/2023).

“Secara 3 bulan, Bulog butuh sebanyak 640 ribu ton untuk bansos, ditambah per bulan SPHP sebanyak 150 ribu ton, sehingga Bulog butuh dari Maret hingga Juni ialah hampir 900 ribu ton,” jelasnya.

Belum lagi, lanjut Ketut, Presiden berencana memperpanjang pelaksanaan penyaluran bantuan beras. Namun, pembahasan mengenai hal tersebut masih dibahas lebih lanjut oleh pemerintah.

Di sisi lain, Direktur Utama Bulog Budi Waseso (Buwas) mengungkapkan, pihaknya baru saja mengantongi kontrak untuk pemasokan dan belum bisa memastikan kedatangannya di Indonesia.

Ketut mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memacu penambahan CBP, salah satunya dengan menyerap gabah petani dengan menaikkan harga beli pemerintah.

“Penyesuaian harga HPP (harga pembelian pemerintah) dari Rp 4.200 per kg menjadi Rp 5.000 per kg,” ujarnya.

Kemudian, lanjut dia, dalam rangka memenuhi cadangan Bulog pihaknya telah mengundang pihak penggilingan. Namun dalam kesepakatan bersama tersebut pihak penggilingan hanya bisa sanggup mengisi gudang Bulog sebanyak 60 ribu ton dengan harga beli Rp 9.950 per kg.

“Ini kondisi yang dihadapi khususnya Bulog dalam rangka menjalankan amanah Presiden, di mana harus dilaksanakan Maret-Mei, sekitar 120 ribu-an ton, maka pemerintah tidak mungkin menunggu pemenuhan suplai dari penggilingan,” tuturnya.

Dikarenakan tidak seluruhnya bisa dipenuhi dari dalam negeri, maka dari itu pemerintah kembali membuka keran impor beras.

Untuk diketahui, Bulog saat ini tengah mengantongi kontrak sebesar 500 ribu ton beras dengan 4 negara importir, yakni Thailand, Vietnam, Pakistan, dan India.

Dari keempat negara tersebut, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso telah melakukan pengecekan kualitas atau mutu beras. Dia mengaku pihaknya telah memegang hasil lab dari beras tersebut.

“Sudah (sepakat dan sudah cek lab). Cocok. Hasil labnya sudah ada di saya kok. Artinya, kualitasnya harus seperti ini, besok kalau mereka datangin nggak seperti ini, ya saya komplain,” terangnya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*