Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapatkan instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk mengawasi tindak lanjut kementerian/lembaga (KL) terkait temuan Badan Pengawas Keuangan. Instruksi itu tak lepas dari banyaknya temuan di K/L oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Hal itu diungkapkan Sri Mulyani setelah BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 kepada Jokowi di Istana Negara, Jumat (8/12/2023).

“Beberapa temuan perlu ditindaklanjuti, https://slots-kas138.space/ presiden menginstruksikan supaya nanti kita sampaikan kepada kementerian/lembaga, BUMN, pemerintah daerah, mengenai temuan BPK agar ditindaklanjuti, dimonitor di mana Kemenkeu akan memonitor itu,” kata Sri Mulyani

“Dan kita laporkan beberapa temuan lain apakah ini terkait masalah ketahanan energi, kemudian belanja untuk DMO, kemudian beberapa masalah BUMN itu nanti kita tindaklanjuti, kita follow up. Kan ini masih semester I,” sambunganya.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga berkomentar mengenai opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dia memastikan adanya corrective action yang nantinya akan menentukan status kementerian yang sempat dihebohkan kasus Base Transceiver Station (BTS) itu.

Seperti yang diketahui, berdasarkan IHPS semester I-2023, laporan keuangan Kominfo menjadi satu-satunya Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) 2022 yang mendapat opini WDP. Sedangkan sisanya, yakni 80 K/L mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Opini ini didasari permasalahan aset tetap yang mempengaruhi penilai khususnya dari penyediaan Base Transceiver Station 4G Bakti. Selain itu, dari hasil pemeriksaan BPK sebelumnya hasil tindak lanjut yang dilakukan pemerintah baru 76%, sedangkan untuk Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Menengah Nasional (RPJMN) baru 47%.